URAIAN TUGAS PENGURUS KARANG TARUNA BERINGIN JAYO

STUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGURUS KARANG TARUNA “BERINGIN JAYO” DESA KURO TIDUR, KECAMATAN ARGA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU MASA BHAKTI 2016-2020

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Temu Karya Desa Karang Taruna Beringin Jayo Tahun 2017 (TKS KT 2017) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi Karang Taruna bertugas melahirkan keputusan dan kebijakan organisasi secara regional dalam garis besar. Dasar pertimbangan di atas memiliki validitas yang cukup tinggi apabila ditinjau dari berbagai aspek kehidupan.

Permasalahan baru akan ditemui ketika keputusan dan kebijakan diimplementasikan, dimana secara relative selalu menghadirkan implikasi -implikasi yang logis dan rasional, tergantung dari sisi mana orang memandangnya. Apalagi menyangkut struktur pengurusan, khususnya struktur pengurusan Karang Taruna Beringin Jayo Desa Kuro Tidur. Beberapa orang menganggap bahwa struktur hanyalah salah satu wahana untuk mengekspresikan dirinya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa struktur merupakan satu-satunya alat pengembangan diri. Akibatnya sangat jelas bahwa demi struktur mererka rela mengorbankan dan menghalalakan segala macam cara.

Sebagai pengabdi dan pelayanan organisasi kita harus memilih, apakah salah satu atau satu-satunya. Sederhana sekali pilihannya tetapi sangat menentukan. Apapun pilihan dan motivasi kita, waktu dan sejarah organisasi yang kita sama-sama cintai inilah yang akan memberikan penilaiannya.

B.     DASAR PEMIKIRAN

Hasil-hasil Temu Karya Desa Karang Taruna 2017 diharapkan dapat diejawantakan oleh Pengurus Karang Taruna Beringin Jayo Desa Kuro Tidur Masa Bhakti 2017-2020. Dalam pengejawantakan sangat dibutuhkan penjabaran-penjabaran yang lebih operasional dan terinci agar terdapat kesamaan pemahaman diantara para pengurusnya. Kalaupun terdapat perbedaan penafsiran, diharapkan hanya pada taraf nuansa yang tidak terlalu substantif.

Pada umumnya, setiap organisasi merumuskan struktur dan Uraian Tugas Pengurus (SUTP pada forum pengambilan keputusan tertingginya seperti Kongres, Musyawarah Nasional, Musyawarah Besar, dan sebagaianya. Namun, bagi organisasi Karang Taruna yang berwatak sosial, praktek- praktek dan tradisi-tradisi dimaksud lebih banyak mengacu dari komitmen, konvensi, integritas seorang pekerja sosial, dan terbukti bahwa ia tetap eksis.

Akan tetapi dengan semakin berkembangnya tantangan eksternal terutama reformasi (termasuk angina demokrasi) yang melanda hampir semua sendi-sendi kehidupan termasuk dalam kehidupan berorganisasi, maka Karang Taruna harus melakukan adaptasi-adaptasi logis terhadap kecenderungan dimaksud.Faktor lain yang tidak kalah penting adalah walaupun pada satu sisi terdapat kesan yang kontra produktif terhadap Karang Taruna namun tidak bisa memungkiri bahwa banyak pihak secara sadar maupun tidak, mulai menaruh harapan bagi pengembangan dirinya di Karang Taruna.

Sebagai respon terhadap perkembangan dimaksud, Karang Taruna akan merumuskan Struktur dan Uraian Tugas Pengurus (SUTP) Karang Taruna dalam forum pengambilan keputusan tertinggi, yakni Temu Karya Desa (TKS). Hal ini dimaksud agar ada konsistensi antara keputusan yang satu dengan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan komprihensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SUTP hanya alat bagi pengurus untuk melaksanakan amanat TKS Karang Taruna 2017, dan produk – produk lainnya demi menjaga dan mempertahankan eksistensi organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau setidak-tidaknya mendekatkan diri ketujuan dimaksud.

Fenomena lain perlu dicermati adalah bahwa seringkali SUTP menyebabkan munculnya Konflik kepentingan baik pada waktu penyusunan maupun dioperasionalisasikan. Hal ini logis karena sesungguhnya dunia organisasi merupakan dunia manusia yang dinamis dan interaktif yang akan melahirkan situasi “baru” yang memang membutuhkan kearifan untuk mengelolahnya.

Yang juga akan memberikan efek yang negatif bagi organisasi adalah apabila pengurus yang merupakan organisme yang vital dalam sebuah organisasi, tidak memahami dengan baik fungsi dan perannya. Ia bukan saja tidak mau berfungsi tetapi karena memang ia tidak tahu apa fungsinya. Akibatnya lebih jauh adalah terjadinya “ tubrukan” yang multi wajah. Dampaknya tentu dapat kita duga, kegiatan organisasi akan berhenti, Konflik multi aspek, Komunikasi internal dan eksternal akan terhambat, dan sebagainya. Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi dan kelompok merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi “konflik” diatas. 

C.     MAKSUD DAN TUJUAN

1.         Memudahkan pelaksanaan tugas setiap pengurus karena memahami dengan baik tugas pokok, fungsi dan perannya.

2.         Memudahkan pengawasan terhadap tugas pokok, fungsi dan peran pengurus dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang bermutu dan organisasi yang sehat.

3.         Menjadikan dokumen tertulis (otentik) organisasi yang dipakai dan dipedomani bagi semua anggota organisasi dan terbuka terhadap koreksi, kritik, dan upaya-upaya penyempurnaan lainnya.

BAB II

STRUKTUR PENGURUS KARANG TARUNA “BERINGIN JAYO” DESA KURO TIDUR, KECAMATAN ARGA MAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU MASA BHAKTI 2016-2020

A.    SRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, maka Pengurus Karang Taruna Beringin Jayo Desa Kuro Tidur akan mengunakan struktur pengurus yang lebih progesif, fleksibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Susunan dan Komposisi pengurus dimaksud sebagai berikut.

1.      Ketua;

2.      Wakil Ketua;

3.      Sekretaris;

4.      Bendahara;

5.      Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

6.      Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;

7.      Bidang Kelompok Usaha Bersama;

8.      Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental;

9.      Bidang Olahraga dan Seni Budaya;

10.  Bidang Lingkungan Hidup;

11.  Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;

B.     URAIAN TUGAS PENGURUS KARANG TARUNA

1.      KETUA

a.       Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus Pleno (RPP).

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPP dan forum TKS pada akhir masa baktinya.

c.       Tugas

1)      Memimpin rapat-rapat pengururs pleno dan rapat-rapat pengurus harian

2)      Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam RPP

3)      Mewakili organisasi untuk menghadiri acara/upacara kenegaraan tertentu atau agenda strategis lainnya

4)      Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar

5)      Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi

6)      Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi

7)      Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.

8)      Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

2.      WAKIL KETUA

a.       Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di Seluruh Bidang dalam pengurusan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh Bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c.       Tugas

1)        Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di Seluruh Bidang
 dalam pengurusan.

2)        Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam roda organisasi.

3)        Merumuskan segala kebijakan di Seluruh Bidang dalam pengurusan.

4)        Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang
dalam pengurusan.

3.      SEKRETARIS

a.       Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.

c.       Tugas

1)   Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurus.

2)   Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.

3)   Bertanggung jawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi.

4)   Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

5)   Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian.

6)   Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antara bidang.

7)   Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan menejemen konflik yang representif.

4.      BENDAHARA

a.       Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.

b.      Tanggung jawab

Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c.       Tugas

1)      Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan organisasi.

2)      Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.

3)      Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

4)      Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan kekayaan dan keuangan organisasi,menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian.

5)      Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

5.      BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a.       Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)      Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Pendidikan Dan Pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)      Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)      Mendata dan menginventarisir aktivitas Pendidikan Dan Pelatihan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)      Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan dalam pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada umumnya.

5)      Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Pendidikan Dan Pelatihan khususnya bagi Warga KT maupun masyarakat pada umumnya,.

6)      menyelenggarakan kegiatan Pelatihan-Pelatihan.

6.      BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

a.       Kewenangan
Menyelenggarakan segala aktivitas Usaha Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan Pelaksanaan fungsi-fungsi Karang Taruna dalam Pelaksanaan bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial khususnya kepada para penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial serta mempertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)        Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)        Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)        Mendata dan menginventarisir aktivitas bantuan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)        Menyelenggarakan aktivitas bantuan sosial dalam berbagai bentuk seperti santunan dan bantuan lainnya dalam momentum tertentu secara berkala.

5)        Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Pelayanan Sosial Terpadu kepada PMKS.

7.      BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA

a.       Kewenangan
Menyelenggarakan segala aktivitas Pengembangan Ekonomi yang Terkait dengan Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Karang Taruna mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Karang Taruna serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)        Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)        Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)        Mendata dan menginventarisir aktivitas Kelompok Usaha Bersama yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)        Membuat Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi untuk dikembangkan sebagai Wirausaha atau kemndirian Warga Karang Taruna.

5)        Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi.

8.      BIDANG KEROHANIAN DAN PEMBINAAN MENTAL

a.       Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kerohanian Dan Pembinaan Mental mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)      Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)      Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)      Mendata dan menginventarisir aktivitas Kerohanian Dan Pembinaan Mental yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)      Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas diBidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental baik secara twmporer maupun rutin melalui lembaga-lembaga keagamaan, perkumpulan keagamaan remaja yang bersifat Koordinatif.

5)      Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Kerohanian Dan Pembinaan Mental khususnya bagi Warga Karang taruna maupun masyarakat pada umumnya.

6)      Menyelenggarakan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan.

9.      BIDANG OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA

a.       Kewenangan
Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Olahraga dan Seni Budaya mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Olahraga dan Seni Budaya serta mempertanggungjawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)        Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Olahraga dan Seni Budaya sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)        Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)        Mendata dan menginventarisir aktivitas Olahraga dan Seni Budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)        Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas diBidang Olahraga dan Seni Budaya baik secara temporer maupun rutin melalui klub-klub dan sanggar-sanggar seni budaya.

5)        Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Olahraga dan Seni Budaya khususnya bagi Warga KT maupun masyarakat pada umumnya.

6)        Menyelenggarakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Secara Berkala.

10.  BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA

a.       Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas produktif yang terkait dengan pemeliharaan Lingkungan Hidup dan pariwisata mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Lingkungan Hidup dan pariwisata serta mempertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)        Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)        Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)        Mendata dan menginventarisir aktivitas Lingkungan Hidup dan pariwisata yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)        Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka memelihara dan mengembangkan melalui aktivitas di Bidang Lingkungan Hidup dan pariwisata baik secara temporer maupun rutin.

5)        Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Lingkungan Hidup dan pariwisata khususnya bagi Warga Karang taruna maupun masyarakat pada umumnya,.

6)        Menyelenggarakan Kegiatan gerakan masyarakat untuk mencintai Lingkungan Hidup dan melestarikan pariwisata.

11.  BIDANG HUB. MASYARAKAT DAN KERJASAMA KEMITRAAN

a.       Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan mulai dari perencanaan hingga laporan.

b.      Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan serta mempertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua.

c.       Tugas

1)        Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.

2)        Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya unruk disetujui oleh RPP.

3)        Mendata dan menginventarisir aktivitas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.

4)        Menyelenggarakan aktivitas publikatif dan promotif dalam rangka memperkenalkan organisasi dengan berbagai program dan perspektif hingga mampu membentuk opini publik yang menguntungkan organisasi. 

5)        Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan khususnya bagi Warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya.

6)        Bertindak Selaku juru bicara organisasi yang berwenang menjembatani kepentingan organisasi dengan pihak pers dan masyarakat.

7)        Menyelenggarakan Kegiatan gerakan masyarakat dalam bidang Komunikasi.